PALI, Inspirasinews.com — Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menarik perhatian publik, khususnya kalangan birokrat dan pengamat tata kelola pemerintahan daerah.
Sejak 1 Agustus 2025, sebanyak enam jabatan tinggi pratama atau eselon II resmi dilelang secara terbuka. Seleksi ini digelar dengan sistem daring nasional melalui portal resmi ASN: asnkarier.bkn.go.id, yang kini menjadi tolok ukur reformasi birokrasi berbasis digital.
Langkah ini bukan sekadar pengisian posisi rutin. Di balik pengumuman itu, ada pesan penting: komitmen Pemkab PALI terhadap transparansi, profesionalisme, dan penerapan sistem merit dalam birokrasi.
“Ini bukan sekadar formalitas. Kami menginginkan pemimpin birokrasi yang kompeten, berintegritas tinggi, dan memiliki visi pembangunan,” kata H. Imansyah, SE, MM, Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM PALI, saat ditemui Gatra, Jumat (1/8/2025).
- Enam jabatan yang dilelang adalah:
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Kepala Badan Kesbangpol
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (DPPKBPPPA)
Pilar Strategis
Seluruh posisi tersebut merupakan pilar strategis yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik, isu demografi, kebijakan lingkungan, serta keberlanjutan tata kelola pembangunan daerah. Tidak hanya itu, jabatan-jabatan ini juga krusial dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029.
Kepala Bappeda, misalnya, merupakan jantung perencanaan daerah. Di tangan kepala dinas ini, semua proyeksi, program prioritas, hingga anggaran lintas sektor disusun. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan menjadi figur sentral dalam menghadapi tantangan pasca-COVID dan ketimpangan layanan kesehatan primer di wilayah pedesaan.
“Prinsipnya, kami tidak membatasi pendaftar dari luar daerah. Kami justru membuka diri seluas-luasnya bagi talenta ASN terbaik dari seluruh Indonesia,” ujar Imansyah.
Sistem dan Tahapan
BKPSDM PALI mencatat bahwa proses seleksi mengikuti tahapan ketat yang sesuai dengan aturan nasional. Proses seleksi dimulai dengan:
- 1–14 Agustus: Pendaftaran dan pengumuman resmi
- 2–14 Agustus: Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak
- 16 Agustus: Pengumuman hasil seleksi administrasi
- 19–22 Agustus: Seleksi kompetensi manajerial, karya tulis, dan wawancara
- 23–26 Agustus: Penyusunan laporan hasil seleksi
- 27 Agustus: Penyampaian hasil ke Pejabat Pembina Kepegawaian
- 28 Agustus: Pengumuman final
- September: Pelantikan resmi
Seluruh mekanisme juga sejalan dengan nilai-nilai inti ASN “BerAKHLAK” yang dicanangkan pemerintah pusat: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Politik Angin dan Intervensi Elite?
Meskipun sistem terbuka sudah digulirkan, publik tetap menaruh perhatian pada kemungkinan intervensi politik lokal. Dalam beberapa kasus di daerah lain, lelang jabatan semacam ini rentan terhadap kompromi politik, titipan elite, dan permainan lobi.
Apalagi, sebagian jabatan yang dilelang merupakan posisi strategis yang bisa memengaruhi alokasi anggaran, proyek pembangunan, dan akses terhadap data-data sensitif kependudukan atau politik lokal.
“Transparansi itu diuji bukan pada prosesnya, tapi pada hasil akhirnya. Kita akan lihat, apakah nanti yang lolos benar-benar orang yang sesuai rekam jejak dan kompetensi, atau hanya rotasi elit lama dalam kemasan baru,” ujar salah satu akademisi pemerintahan lokal dari Unsri, yang enggan disebut namanya.
Pertaruhan Besar
Kabupaten PALI sebagai daerah pemekaran baru masih terus mencari ritme dalam pembangunan dan reformasi birokrasi. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, percepatan infrastruktur cukup pesat, namun indeks pelayanan publik, kualitas kesehatan, dan isu ketenagakerjaan masih menjadi tantangan serius.
Dengan dibukanya enam jabatan penting ini, Pemkab PALI tengah mempertaruhkan wajah barunya: apakah ia mampu menjadi contoh daerah yang mengedepankan sistem merit dan profesionalisme, atau sekadar mengganti aktor di atas panggung lama.
Pemilihan figur-figur di balik meja dinas tersebut bukan saja berdampak pada birokrasi internal, tetapi juga pada masa depan layanan publik, kepercayaan masyarakat, dan arah pembangunan lima tahun ke depan.
Siapa yang akan duduk di kursi panas ini? Wajah lama yang kembali dengan strategi baru, atau justru figur-figur segar dari luar daerah dengan semangat pembaruan?
Jawabannya akan segera tampak, tak hanya pada pengumuman final, tapi pada kinerja nyata mereka di lapangan. Karena publik tidak hanya menilai dari siapa yang terpilih, tetapi seberapa besar perubahan yang mereka bawa.
TEKS : AHMAD MAULANA | EDITOR :IMRON SUPRIYADI
