Beranda Uncategorized KPK desak penegak hukum ungkap kasus penyelewengan DD 2018 pulau geronggang

KPK desak penegak hukum ungkap kasus penyelewengan DD 2018 pulau geronggang

92
0
BERBAGI

KPK desak penegak hukum ungkap kasus penyelewengan DD 2018 pulau geronggang.

KAYUAGUNG -Komite Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Kantor Perwakilan OKI  warga  Desa Pulau Geronggang Kecamatan  Pedamaran Timur  OKI memintak penegak hukum untuk  memproses  dugaan penyelewengan  dana desa 2018 terkait pembangunan  jembatan  dan penimbunan  tahun 2018.

Hal ini disampaikan Anggota KPK Kantor Perwakilan  OKI,  Karledy saat diwawancarai selasa (12/12) mengatakan.

Menurutnya,  Sejak 2 tahun selesai dibangun jembatan  tidak bisa dilintasi kendaraan karena penimbunan belum  selesai  dilakukan.

“Kepada penegak hukum agar kasus ini dapat diungkap karena sudah merugikan uang negara hingga ratusn juta”jelasnya.

Untuk  diketahui dana desa sebesar Rp1, 4 miliar. Untuk  pembangunan jembatan   di Dusun 4 dari rincian RAB  dengan 3 tiang,  panjang 15×4 meter menelan dana Rp770 juta. Fakta di lapangan tidak ada tiang tengah dan tidak panjang  10 meter kemudian penimbunan Rp35 juta belum selesai  dikerjakan.

Pembangunan  jembatan dan penimbunan  ini juga sudah menyalahi aturan karena seharusnya dilakukan  swakelola masyarakat, tapi dikerjakan sub  kontraktor. Bahkan yang disesalkan pembayaran  untuk  upah 2 subkontraktor belum selesai dibayar kades masih tersisa Rp250 juta lagi.” Sampai saat ini belum ada kabar dari kades untuk  itikad membayar,”jelasnya

“Ya  selama 2 periode menjabat setiap pembangunan  yang dilakukan  tidak pernah memasang plang dan musyawarah  dengan warga.Terkesan pembangunan yang dilakukan asal kades senang saja”ujarnya

Pihaknya  sudah melaporkan  kejadian ini ke Polres OKI pada (15/11) lalu dan ke Kejari OKI bahkan sudah diberikan tanda terima. I

Puhaknya berharap penegak hukum segera mengusut tuntas kasus tersebut.

Terpisah Mantan Kades dan Kades Terpilih Desa Pulau Geronggang,  Syamsul Bahri mengaku,  soal sisa pembayaran pembangunan  jembatan  untuk  sub kontraktor  sudah selesai dibayarkan dan itu ada kwitansinya.

Kemudian untuk  penimbunan  sambungnya bukan pekerjaan  mereka itu dari PU yang kemudian diserahkan ke desa dananya tidak bersumber  dari desa. Kalaupun jembatan  tidak bisa digubakan karena pengerjaanya belum selesai tidak masuk RAB   pembangunan  jembatan.” Semua  sudah selesai  dibayarkan tidak ada lagi hutang,”ujar kades.(yun).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here