Pem-Kab Banyuasin Matangkan RAPBD 2027 di sidang DPRD Banyuasin
Banyuasin – Inspirasinews.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin menggelar Rapat Paripurna VII Masa Persidangan I dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banyuasin, Arpani, S.M., dan dihadiri langsung oleh Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng.
Dalam rapat tersebut, para fraksi DPRD menyampaikan sejumlah catatan dan masukan strategis terkait RAPBD 2027. Secara umum, fraksi-fraksi menyoroti pentingnya memastikan seluruh program prioritas dalam RAPBD selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta aspirasi masyarakat.
Terkait infrastruktur, dewan meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius pada pemerataan pembangunan. Beberapa infrastruktur yang menjadi sorotan antara lain perbaikan jalan kabupaten, jembatan, dan saluran drainase. Secara spesifik, dewan menyoroti perlunya perbaikan akses Jalan Pulau Rimau–Selat Penuguan, penanganan Jembatan penghubung Desa Sidomulyo dan Desa Tirto Raharjo, serta perbaikan jalan poros Muara Padang menuju Muara Sugihan guna memperlancar akses transportasi, distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, dewan juga mendorong normalisasi saluran irigasi dan tanggul pasang surut guna mendukung sektor pertanian.
Selanjutnya, dewan menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta pemerataan akses air bersih dan listrik.
Terkait pendapatan daerah, dewan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan administrasi, pendataan objek pajak, dan pemanfaatan teknologi. Namun, dewan mengingatkan agar kebijakan pajak dan retribusi tidak membebani pedagang kecil, petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain itu, fraksi-fraksi meminta agar efisiensi belanja operasional diterjemahkan secara transparan dan tidak mengurangi kebutuhan dasar sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, serta pemeliharaan fasilitas umum. Dewan juga mendorong pembahasan anggaran dilakukan secara substantif, termasuk penambahan ruang kelas baru di Kecamatan Talang Kelapa dan pengadaan armada pengangkut sampah.(ran)











