KPK datang lagi ke Muara Enim. Bukan untuk menanam pohon. Bukan untuk meresmikan sekolah. Bukan pula untuk mengaji bersama para santri. Mereka datang membawa surat tugas, membawa penyidik, membawa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin tidak pernah sungguh-sungguh kita tanyakan kepada diri kita sendiri.
Kali ini yang diamankan adalah Bupati Muara Enim, Ed. Kita tentu menghormati hukum. Kita tidak boleh mendahului pengadilan. Kita tidak boleh mencuri hak Allah untuk mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan hak hakim untuk memutuskan perkara.
Tetapi ada satu hal yang tidak perlu menunggu putusan pengadilan: bercermin. Sebab sesungguhnya yang sedang ditangkap bukan hanya seorang bupati. Yang sedang ditangkap adalah cermin kita sendiri.
Muara Enim ini tanah yang aneh sekaligus istimewa. Di bawah tanahnya ada batubara. Di atas tanahnya ada kebun-kebun. Di sekelilingnya berdiri pembangkit listrik, tambang, industri energi, jalan-jalan besar, dan proyek-proyek bernilai miliaran rupiah.
Muara Enim Banyak Rejeki
Allah memberi Muara Enim banyak sekali rezeki. Tetapi mengapa di tengah limpahan rezeki itu, yang berulang kali lahir justru berita tentang korupsi?
Mengapa yang datang bukan kabar tentang universitas terbaik? Mengapa bukan kabar tentang desa paling maju? Mengapa bukan kabar tentang gerakan literasi terbesar? Mengapa yang datang lagi-lagi berita OTT?
Kita tidak sedang berbicara tentang satu orang. Sebelum Bupati Ed ditangkap OTT oleh KPK, (8 Juni 2026) masyarakat Muara Enim sudah menyaksikan bagaimana Muz, AY tersandung perkara korupsi. Setelah itu Ju yang menggantikan juga tersandung kasus yang berbeda. Kini, publik kembali dikejutkan oleh operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah yang sedang menjabat.
Empat Kali Pejabat
Empat kali. Bukan empat hari. Bukan empat bulan. Tetapi empat pemimpin daerah dalam satu rentang sejarah yang relatif pendek. Kalau satu orang jatuh, mungkin itu musibah pribadi. Kalau dua orang jatuh, mungkin ada kelemahan sistem.
Tetapi kalau berkali-kali jatuh pada lubang yang sama, mungkin sudah saatnya kita bertanya: apakah kita sedang membangun jalan yang salah?
Kita sering terlalu sibuk mencari kambing hitam. Padahal yang lebih penting adalah mencari akar masalah. Korupsi tidak lahir sendirian. Ia lahir dari tepuk tangan yang berlebihan kepada penguasa.
suka memuji dari pada kritik
Ia tumbuh dari budaya sungkan bertanya. Ia besar karena masyarakat lebih suka memuji daripada mengawasi. Ia subur karena kritik dianggap permusuhan.
Di negeri ini, sering kali rakyat lebih takut mengkritik bupati daripada takut kepada korupsi itu sendiri. Ketika rakyat diam, korupsi merasa aman.
Ketika rakyat sibuk memuji, korupsi merasa nyaman. Ketika rakyat kehilangan daya kritis, korupsi merasa memiliki rumah. Maka jangan hanya bertanya, “Mengapa bupati ditangkap?”
peringatan dini
Tanyakan juga, “Mengapa kita begitu lama diam?” Saya teringat sebuah pertanyaan sederhana. Untuk apa kita memiliki DPRD? Untuk apa kita memiliki organisasi masyarakat? Untuk apa kita memiliki kampus? Untuk apa kita memiliki pers? Untuk apa kita memiliki tokoh agama? Bukankah semuanya itu seharusnya menjadi sistem peringatan dini sebelum korupsi terjadi?
Tetapi sering kali yang terjadi justru sebaliknya. Pers sibuk mengejar iklan. Kampus sibuk mengurus administrasi. Organisasi sibuk mengurus proposal. Tokoh masyarakat sibuk menjaga kedekatan dengan kekuasaan. Dan tokoh agama terkadang lebih sering diminta memimpin doa pembangunan daripada mengingatkan agar pembangunan itu tidak dicuri.
Padahal agama tidak diturunkan untuk menghias panggung kekuasaan. Agama diturunkan untuk menjaga manusia agar tidak mabuk kekuasaan.
alat melayani diri sendiri
Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum. Korupsi adalah kerusakan akhlak. Korupsi adalah ketika amanah berubah menjadi peluang. Korupsi adalah ketika jabatan yang seharusnya melayani rakyat berubah menjadi alat melayani diri sendiri.
Dalam bahasa agama, itu bukan sekadar kejahatan administrasi. Itu adalah pengkhianatan. Karena yang dicuri bukan hanya uang. Yang dicuri adalah harapan rakyat. Yang dicuri adalah masa depan anak-anak. Yang dicuri adalah kesempatan orang miskin untuk hidup lebih baik.
Karena itu, para ulama, ustaz, kyai, pendeta, dan tokoh agama di Muara Enim tidak boleh hanya menjadi penonton. Mimbar tidak boleh berhenti pada urusan surga dan neraka yang jauh.
Mimbar harus berani berbicara tentang kejujuran, amanah, integritas, dan bahaya menyalahgunakan jabatan. Sebab korupsi bukan hanya urusan KPK.
Kritik Bukan Tepuk Tangan
Korupsi adalah urusan moral masyarakat. Hari ini mungkin Bupati Ed yang diperiksa. Kemarin Muz, juga AY. Sebelumnya Ju. Besok siapa? Pertanyaan itu tidak boleh dijawab oleh KPK. Pertanyaan itu harus dijawab oleh masyarakat Muara Enim sendiri.
Kalau pola berpikirnya tidak berubah, kalau budaya kritiknya tidak tumbuh, kalau pengawasan publik tetap lemah, kalau tokoh-tokoh masyarakat tetap memilih diam, maka nama boleh berganti, tetapi cerita akan tetap sama.
Dan Muara Enim akan terus mengulang bab yang sama dalam buku sejarahnya. Sudah waktunya rakyat berhenti menjadi penonton. Jangan hanya memilih pemimpin setiap lima tahun sekali. Awasi mereka setiap hari. Jangan hanya mendoakan pemimpin. Ingatkan mereka. Jangan hanya memuji. Kritisi.
Karena cinta kepada daerah bukanlah tepuk tangan yang paling keras. Cinta kepada daerah adalah keberanian menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalan yang benar.
BACA ARTIKEL TERKAIT :
Muara Enim tidak kekurangan batubara. Tidak kekurangan energi. Tidak kekurangan anggaran. Yang sedang dibutuhkan Muara Enim hari ini adalah energi moral. Dan energi moral itu tidak mungkin ditambang dari perut bumi. Ia hanya bisa ditambang dari keberanian hati rakyatnya sendiri.**
Teks : Ahmad Maulana | Editor : Warman P | Foto : Net
