Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan pada 7–9 Agustus 2026, tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai kritik yang menghakimi, melainkan sebagai bahan muhasabah bersama agar MUI, khususnya di daerah, mampu membaca ulang perjalanan sejarah, mendengarkan suara-suara para ulama besar bangsa, serta berani mengevaluasi diri di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.
Sebab, MUSDA bukan semata agenda pergantian kepengurusan lima tahunan, melainkan momentum peradaban untuk menentukan ke mana arah MUI akan dibawa: tetap berkutat pada pola-pola lama yang seremonial, atau bertransformasi menjadi rumah besar umat yang adaptif, solutif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Kritik dan Warisan Intelektual
Kritik-kritik yang pernah disampaikan Gus Dur, Buya Syafii Maarif, Prof. Quraish Shihab, hingga Cak Nur hendaknya dipandang bukan sebagai ancaman terhadap kewibawaan MUI, melainkan sebagai warisan intelektual yang perlu dijadikan kompas agar MUI tetap kokoh sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat) sekaligus Shadiqul Hukumah (mitra kritis pemerintah).
Tulisan ini adalah undangan untuk bercermin, bukan untuk saling menyalahkan. Sebab, organisasi yang besar bukanlah organisasi yang anti-kritik, melainkan organisasi yang mampu belajar dari sejarahnya sendiri.
Ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin perlu terus-menerus diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI): sebenarnya kita ini sedang menjaga umat, menjaga pemerintah, atau menjaga jarak di antara keduanya?
Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya ternyata tidak pernah sederhana.
MUI di Persimpangan
Sebab sejak lahir pada 26 Juli 1975, MUI memang ditakdirkan hidup di sebuah persimpangan yang tidak nyaman.
Di satu sisi ia adalah pelayan umat. Di sisi lain ia adalah mitra pemerintah. Di sisi yang lain lagi, ia adalah penjaga moral bangsa.
Tiga tugas yang sama-sama mulia, tetapi juga sama-sama berbahaya jika tidak dijaga keseimbangannya.
Kalau terlalu dekat dengan pemerintah, MUI akan dituduh menjadi stempel kekuasaan. Kalau terlalu jauh, MUI akan kehilangan efektivitasnya. Kalau terlalu sibuk mengurusi urusan langit, MUI bisa lupa bahwa umat juga sedang sibuk mengurus bumi.
Era Soekarno
Barangkali di situlah letak ujian terbesar MUI sepanjang sejarahnya.
Lucunya, kita sering lupa bahwa pada era Soekarno, MUI belum lahir. Yang ada adalah relasi langsung antara para ulama dengan negara.
Saat itu, para ulama adalah pejuang. Mereka tidak hanya mengurus mimbar, tetapi juga menjaga republik yang baru lahir.
Namun, masa itu juga mengajarkan satu pelajaran penting: ulama jangan sampai dijadikan alat pertarungan ideologi.
Tarik-menarik antara nasionalisme, agama, dan komunisme pada waktu itu cukup melelahkan bangsa ini.
MUI Era Soeharto
Kemudian datanglah era Soeharto. MUI lahir dengan tugas yang sangat mulia, yaitu menjembatani komunikasi antara ulama dan pemerintah.
Secara organisasi, masa ini berhasil membangun fondasi yang kuat. Koordinasi ulama menjadi rapi, fatwa-fatwa menjadi terstruktur, dan komunikasi antarormas Islam semakin solid.
Tetapi, sejarah juga mencatat kritik yang tak boleh dihapus. MUI terlalu dekat dengan pemerintah.
Bahkan sebagian orang menyebutnya sebagai organisasi yang berjalan dengan pola top-down. Instruksi lebih banyak datang dari atas, sementara suara umat kadang terlambat sampai ke meja organisasi.
Gus Dur : MUI Bukan Polisi Agama
Mungkin karena itu, ketika reformasi tiba dan Gus Dur hadir, MUI dipaksa memasuki ruang demokrasi yang jauh lebih terbuka.
Di sinilah Gus Dur memberikan kritik yang sampai hari ini masih terasa relevan.
Beliau mengingatkan agar MUI jangan berubah menjadi polisi agama.
Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung kedalaman yang luar biasa. Karena polisi tugasnya mencari pelanggaran. Sedangkan ulama tugasnya mencari jalan pulang bagi manusia.
Gus Dur juga mengingatkan bahwa fatwa jangan diposisikan seolah-olah menjadi hukum negara. Lebih dari itu, ruang perbedaan pendapat atau ikhtilaf harus tetap dijaga.
Dan yang paling penting, pesan yang rasanya perlu dibingkai di setiap ruang rapat MUI adalah kalimat ini: “Ulama harus melindungi masyarakat, bukan menghakiminya.”
Betapa indahnya. Karena masyarakat hari ini tidak kekurangan hakim. Yang kurang adalah orang-orang yang bersedia memeluk kegelisahan mereka.
Gejala yang Diwaspadai
Kemudian datang Buya Ahmad Syafii Maarif. Beliau seperti seorang guru yang mengingatkan muridnya agar tidak terlalu larut dalam keramaian politik.
Buya melihat ada gejala yang perlu diwaspadai. MUI terlalu sering ikut berenang di arus politik nasional. Padahal otoritas moral seorang ulama bisa memudar ketika terlalu dekat dengan pusaran kekuasaan.
Buya justru berharap MUI lebih banyak berbicara tentang kemiskinan, korupsi, pendidikan, lingkungan hidup, dan ketimpangan sosial.
MUI Daerah
Coba kita renungkan. Berapa banyak rapat MUI daerah yang membahas sampah? Berapa banyak yang membahas anak putus sekolah? Berapa banyak yang membahas kecanduan gawai, judi online, stunting, atau krisis keluarga?
Kadang-kadang kita terlalu sibuk membahas sesuatu yang jauh, tetapi lupa pada masalah yang duduk di teras rumah sendiri.
Fatwa Mencerahkan
Lalu datang Prof. Quraish Shihab dengan cara yang lembut. Beliau tidak banyak mengkritik dengan suara keras. Tetapi justru karena kelembutannya, pesannya terasa lebih menancap.
Fatwa harus disampaikan dengan bahasa yang mencerahkan. Perbedaan jangan dibingkai sebagai permusuhan. Dakwah harus mengedepankan hikmah dan dialog.
Karena tugas ulama sejatinya adalah mengajak, bukan memaksa. Kalau umat pulang dari pengajian dengan rasa takut, mungkin ada yang salah dengan cara kita berbicara.
Sementara itu, Cak Nur atau Nurcholish Madjid seperti sedang berbicara dari masa depan. Beliau ingin MUI menjadi lembaga pemikiran Islam modern. Jangan hanya sibuk membahas halal dan haram. Jangan hanya sibuk merespons polemik sesaat.
Tetapi masuklah ke wilayah yang lebih luas. Tentang Artificial Intelligence (AI). Etika digital. Ekonomi syariah. Perubahan iklim. Kecerdasan buatan. Masa depan peradaban Islam.
Karena anak-anak muda sekarang bukan hanya bertanya tentang hukum musik atau hukum media sosial. Mereka sedang bertanya apakah robot bisa menggantikan manusia, apakah AI akan menghilangkan pekerjaan, dan bagaimana Islam menjawab kecemasan zaman digital.
Peluang Besar
Di sinilah MUI daerah memiliki peluang besar. Justru bukan MUI pusat yang paling strategis. Tetapi MUI kabupaten dan kota. Karena mereka yang paling dekat dengan denyut kehidupan masyarakat.
- Mereka yang tahu jalan rusak di kampungnya.
- Mereka yang tahu angka stunting di daerahnya.
- Mereka yang tahu sekolah mana yang kekurangan guru agama.
- Mereka yang tahu pesantren mana yang sedang berkembang.
- Mereka yang tahu keresahan anak-anak muda di wilayahnya.
Sudah saatnya MUI daerah tidak hanya menjadi lembaga yang aktif ketika ada acara seremonial.
MUI harus menjadi rumah umat. Mungkin sudah waktunya MUI memiliki lima gerakan besar.
Pertama, MUI Mengajar. Masuk ke sekolah, kampus, dan pesantren. Kedua, MUI Mendengar. Membuka forum aspirasi masyarakat. Ketiga, MUI Digital. Melawan hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi. Keempat, MUI Peduli. Membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan, stunting, dan lingkungan. Kelima, MUI Peradaban. Menghidupkan budaya literasi, diskusi, dan riset.
Karena MUI abad ke-21 tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Dulu mungkin cukup dengan rumus: Fatwa → Polemik → Selesai.
Sekarang tidak lagi. Yang dibutuhkan adalah: Riset → Dialog → Solusi → Pendampingan → Evaluasi. Dan mungkin inilah saatnya MUI kembali kepada jati dirinya.
Bukan menjadi menara yang tinggi lalu berbicara kepada umat dari kejauhan.
Tetapi menjadi serambi rumah yang selalu terbuka.
- Tempat orang-orang datang membawa kegelisahan.
- Tempat orang-orang miskin membawa harapan.
- Tempat anak-anak muda membawa pertanyaan.
- Tempat pemerintah menemukan mitra yang jujur.
- Tempat perbedaan tidak dipertengkarkan, tetapi dipertemukan.
Karena sesungguhnya MUI bukan hanya penjaga halal dan haram. Tetapi MUI adalah arsitek peradaban. Dan seorang arsitek yang baik tidak sibuk mengecat dinding ketika fondasi rumahnya sedang retak.
Ia turun ke bawah. Menyentuh tanah. Mendengar suara-suara kecil yang selama ini tidak terdengar.
Mungkin di situlah masa depan MUI akan ditentukan. Bukan di seberapa banyak fatwa yang dikeluarkan. Tetapi di seberapa banyak umat yang merasa ditemani.
BACA ARTIKEL TERKAIT :
MUI Muara Enim, Siap Sukseskan MUSDA MUI XI Sumsel
Sebab pada akhirnya, umat tidak membutuhkan ulama yang selalu benar. Umat membutuhkan ulama yang selalu hadir.**
Pojok Pesantren Laa Roiba-Muara Enim, 15 Juni 2026
