Ketika Pancasila Tidak Dihafalkan, tetapi Dihidupkan
Ada pertanyaan yang sering terdengar dari luar pagar pesantren:
“Pesantren itu mengajarkan politik tidak?”
Pertanyaan berikutnya biasanya lebih serius:
“Kalau tidak, apakah santri memahami Pancasila?”
Saya pernah membayangkan seorang santri menjawab pertanyaan itu sambil mengaduk kopi di serambi masjid.
“Politik yang mana, Pak?”
“Ya politik.”
“Yang rebutan kursi itu atau yang rebutan kemaslahatan?”
Nah.
Biasanya percakapan mulai menarik kalau sampai pada pertanyaan semacam itu.
Sebab persoalannya bukan pesantren tidak mengenal politik. Persoalannya adalah politik yang bagaimana yang dianggap layak diajarkan kepada santri.
Kalau politik dimaknai sebagai kampanye, pemasangan baliho, membagi kaus, mencari suara, merawat konstituen, saling menjatuhkan, lalu sesudah pemilu saling melupakan, pesantren memang cenderung menjaga jarak.
Tetapi kalau politik dimaknai sebagai bagaimana manusia mengelola kehidupan bersama agar tidak terjadi kezaliman, bagaimana kekuasaan digunakan untuk kemaslahatan, bagaimana pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat, dan bagaimana kepentingan umum dijaga, maka pesantren justru sejak lama mengajarkannya.
Hanya saja, pesantren tidak selalu menyebutnya “politik”.
Kadang namanya akhlak.
Kadang fiqh.
Kadang adab.
Kadang musyawarah.
Kadang maslahah.
Kadang hanya sebuah nasihat kiai setelah pengajian Subuh.
Orang luar mungkin melihat seorang kiai sedang mengajarkan kitab kuning.
Padahal, kalau kita mau membongkar isinya, bisa jadi di dalamnya sedang dibicarakan sesuatu yang sangat politis: keadilan, kekuasaan, amanah, hak rakyat, kewajiban pemimpin, larangan zalim, dan tanggung jawab sosial.
Lalu mengapa pesantren tidak sibuk mengajarkan “politik praktis”?
Karena pesantren memahami satu hal yang kadang justru dilupakan oleh orang-orang yang terlalu bernafsu masuk politik:
kekuasaan itu alat, bukan tujuan hidup.
Kursi bisa diduduki.
Jabatan bisa diperoleh.
Partai bisa berganti.
Koalisi bisa berubah.
Tetapi kalau akhlak ikut berubah setiap kali kepentingan berubah, lalu apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan?
Politik macam apa itu?
Maka, sejumlah pesantren memilih menjaga independensinya dari politik praktis. Pondok Modern Darussalam Gontor, misalnya, dikenal dengan prinsip berdiri di atas dan untuk semua golongan serta tidak berpolitik praktis. Logikanya sederhana: ketika lembaga pendidikan berpihak terlalu jauh kepada kekuatan politik tertentu, santri bisa ikut terbelah.
Padahal santri datang ke pesantren bukan untuk belajar bagaimana membenci kelompok sebelah.
Mereka datang untuk belajar bagaimana manusia menjadi manusia.
Ini yang sering luput dari cara kita memahami pesantren.
Kita terlalu terbiasa dengan sekolah yang memiliki mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian, ujian, nilai rapor, dan ijazah. Maka ketika melihat pesantren, kita bertanya:
“Pendidikan politiknya mana?”
“Pelajaran Pancasilanya mana?”
“Bab ini ada di kurikulum mana?”
Pesantren mungkin malah menjawab:
“Lha, setiap hari kami sedang mengajarkannya.”
Bagaimana?
Santri dari berbagai daerah tidur di kamar yang sama.
Anak orang kaya makan bersama anak petani.
Anak pejabat duduk bersama anak pedagang kecil.
Orang Palembang berteman dengan orang Jawa.
Orang Bugis belajar bersama orang Sunda.
Tidak ada pasal Pancasila yang ditempel di dahi mereka.
Tetapi mereka hidup bersama.
Bukankah itu persatuan?
Santri belajar bermusyawarah.
Mereka mengikuti bahtsul masail.
Mereka berbeda pendapat mengenai persoalan fikih, kemudian mencari argumentasi.
Bukankah itu latihan demokrasi intelektual?
Mereka belajar menghormati guru.
Mereka belajar antre.
Mereka membersihkan kamar.
Mereka berbagi makanan.
Mereka hidup disiplin.
Bukankah sebagian dari itu adalah latihan menjadi warga negara yang baik?
Barangkali persoalannya hanya satu: kita terlalu senang mengajarkan nilai dalam bentuk slogan, sementara pesantren sering mengajarkannya dalam bentuk kebiasaan.
Pancasila akhirnya menjadi lima sila yang harus dihafal.
Tetapi apa gunanya hafal sila pertama kalau kita masih suka merendahkan orang yang berbeda agama?
Apa gunanya hafal sila kedua kalau kita tega melihat tetangga kelaparan?
Apa gunanya hafal sila ketiga kalau berbeda pilihan politik sedikit saja kita langsung memutus silaturahmi?
Apa gunanya hafal sila keempat kalau musyawarah hanya dilakukan setelah keputusan sebenarnya sudah selesai dibuat?
Dan apa gunanya hafal sila kelima kalau kita masih menganggap kemiskinan orang lain sebagai kesalahan moral mereka sendiri?
Ini pertanyaan yang mungkin agak mengganggu.
Tetapi bukankah pendidikan memang sesekali harus mengganggu kenyamanan?
- Ahmad Siddiq dan tradisi pemikiran Nahdlatul Ulama telah memberikan dasar penting dalam melihat hubungan Islam, Pancasila, dan kehidupan kebangsaan. Pancasila tidak ditempatkan sebagai pengganti agama. Pancasila adalah dasar kehidupan bernegara yang memungkinkan masyarakat Indonesia yang majemuk hidup bersama.
Gus Dur kemudian memperluas cara pandang tersebut: agama tidak perlu dijadikan ideologi negara untuk membuktikan bahwa Islam mampu memberikan nilai bagi negara.
Justru di sinilah kedewasaan beragama diuji.
Kalau Islam benar-benar kaya nilai, mengapa harus takut hidup bersama dengan perbedaan?
Pesantren sebenarnya memiliki modal besar untuk pendidikan politik semacam itu.
Kitab-kitab fikih mengenal pembahasan tentang kepemimpinan, kemaslahatan, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam tradisi pesantren, ilmu tidak berhenti pada pengetahuan. Ilmu harus melahirkan adab.
Maka politik yang paling tinggi barangkali bukan bagaimana mendapatkan kekuasaan.
Politik yang paling tinggi adalah bagaimana kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Politik yang paling tinggi bukan bagaimana memenangkan pemilu.
Politik yang paling tinggi adalah bagaimana setelah menang seseorang masih ingat kepada rakyat yang memilihnya.
Politik yang paling tinggi bukan bagaimana mengalahkan lawan.
Politik yang paling tinggi adalah bagaimana perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan.
Dan di situlah pesantren sebenarnya sedang mengajarkan politik.
Hanya saja, politiknya tidak selalu memakai mikrofon.
Tidak selalu memakai baliho.
Tidak selalu memakai jargon.
Kadang politik pesantren hanya berupa seorang kiai yang berkata kepada santrinya:
“Jangan menyakiti orang.”
Kalimat pendek.
Tetapi kalau benar-benar dijalankan oleh seorang pemimpin, dampaknya bisa lebih besar daripada seribu slogan politik.
Ada hal lain yang juga perlu kita renungkan.
Jangan sampai kita menuntut pesantren mengajarkan Pancasila dengan cara yang sama seperti sekolah formal, lalu merasa pesantren tidak Pancasilais hanya karena tidak sibuk menghafalkan teksnya.
Pancasila itu bukan sekadar apa yang kita ucapkan. Ia adalah apa yang kita kerjakan ketika tidak ada kamera.
Di dapur pesantren, Pancasila mungkin sedang memasak.
Di kamar santri, Pancasila mungkin sedang belajar berbagi.
Di majelis bahtsul masail, Pancasila mungkin sedang bermusyawarah.
Di halaman pesantren, Pancasila mungkin sedang mempertemukan anak-anak dari berbagai suku.
Dan di ruang pengajian, nilai kemanusiaan dan keadilan mungkin sedang dibicarakan melalui bahasa kitab kuning.
Maka jangan buru-buru menyimpulkan:
“Pesantren tidak mengajarkan politik.”
Lebih tepat jika kita bertanya:
“Politik macam apa yang sedang diajarkan pesantren?”
Kalau yang dimaksud politik praktis, pesantren boleh saja menjaga jarak.
Tetapi kalau politik dimaksudkan sebagai pendidikan tentang amanah, keadilan, musyawarah, persatuan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan umum, pesantren sesungguhnya memiliki tradisi yang panjang.
Dan mungkin ada ironi yang patut kita renungkan.
Kita sering mengajari anak-anak menghafalkan Pancasila.
Sementara orang dewasa yang hafal Pancasila kadang masih sibuk mencari cara mengakali keadilan.
Kita mengajari santri tentang persatuan.
Sementara para elite kadang justru memperoleh keuntungan dari perpecahan.
Kita mengajarkan musyawarah.
Tetapi sebagian pengambil keputusan lebih suka mendengar suara orang yang membawa kepentingan.
Lalu kita bertanya mengapa pesantren tidak mengajarkan politik.
Barangkali bukan pesantrennya yang kurang mengajarkan politik. Barangkali kita yang terlalu sempit mendefinisikan politik.
Pesantren tidak harus melahirkan santri yang pandai berebut kekuasaan.
Pesantren seharusnya melahirkan manusia yang ketika suatu hari mendapatkan kekuasaan, ia tahu bahwa kekuasaan bukan miliknya.
Ia amanah.
Ia tahu batas.
Ia mengenal dosa.
Ia mengenal rakyat.
Ia mengenal Tuhan.
Dan mungkin, di situlah politik menemukan kembali martabatnya.
Sebab pada akhirnya, bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang yang pandai mendapatkan jabatan.
Bangsa ini jauh lebih membutuhkan orang yang ketika sudah mendapatkan jabatan masih mampu berkata:
“Saya di sini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.”
Kalau pesantren mampu menanamkan kesadaran semacam itu, bukankah sesungguhnya ia sedang melakukan pendidikan politik yang sangat mendasar?
Hanya saja, politiknya tidak berisik.
Dan mungkin justru karena tidak berisik itulah kita sering tidak menyadarinya.
Pojok Dapur, Masjid Nurul Yaqin, Banyuasin-14 Agustus 2026
